Stop Judi Online, Presiden Prabowo Subianto Kaji Pembatasan Game Online — Disambut Baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (RI)

Stop Judi Online! Presiden Prabowo Subianto kaji pembatasan Game Online. DPR RI menyambut baik. Ini sinyal serius pemerintah terhadap bahaya game & judi ilegal.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyampaikan bahwa pemerintah tengah menimbang pembatasan permainan daring (game online)

di Indonesia. Langkah ini muncul sebagai respons terhadap insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang terjadi pada 7 November 2025,

yang diduga melibatkan seorang siswa. 
Menurut pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden mengatakan bahwa “kita perlu memikirkan bagaimana cara

membatasi dan mencari solusi terhadap pengaruh-pengaruh dari game online”. 
Contoh game yang disebut sebagai rujukan adalah PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG) karena dianggap menyajikan senjata

dan aksi kekerasan yang “mudah dipelajari” dan berpotensi berdampak psikologis terhadap generasi muda.

Respon DPR

DPR menyambut baik wacana ini, namun dengan catatan penting bahwa pembatasan saja tidak cukup — harus dibarengi dengan upaya edukasi

dan penguatan pengawasan lingkungan sekolah. Misalnya, anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, menyatakan:

“Kami menyambut baik wacana tersebut, tentunya perlu pengawasan bersama dan kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan pemerintah.”
Selain itu, DPR mendorong penguatan literasi digital bagi pelajar dan orang tua, serta sistem pengawasan internal di sekolah agar
lingkungan belajar dan bermain dapat lebih aman.

Apa yang Dimaksud dengan “Pembatasan Game Online”?

Pengertian pembatasan yang disampaikan belum bersifat final atau konkret. Beberapa poin yang telah disebut:

Fokus pada game online yang mengandung unsur kekerasan atau senjata api, seperti genre perang/first-person shooters.

Tujuannya bukan untuk melarang semua game online, tetapi untuk membatasi akses atau fitur tertentu yang dianggap berdampak negatif pada psikologis generasi muda.

Pemerintah akan bekerjasama dengan berbagai kementerian/lembaga untuk menyusun langkah konkret regulasi dan pengawasan terhadap konten game.

Catatan Kritis & Tantangan

Keterkaitan sebab-akibat belum terbukti secara definitif: Meski wacana muncul sebagai respons terhadap insiden di SMA 72, masih dibutuhkan kajian mendalam untuk memastikan bahwa game online memang faktor utama. DPR sendiri menekankan bahwa aspek lain seperti perundungan (bullying) di sekolah juga harus diperhitungkan.

Risiko pembatasan yang terlalu luas: Jika regulasi tidak dirumuskan dengan cermat, ada potensi pembatasan yang merugikan industri game, kreativitas pemain, atau bahkan hak bermain yang sehat.

Peran orang tua dan sekolah tetap krusial: Beberapa anggota DPR menegaskan bahwa pengawasan keluarga, pendidikan karakter, dan literasi digital harus berjalan bersamaan — bukan hanya regulasi dari atas.

Implementasi teknis perlu diperjelas: Misalnya bagaimana definisi game “kekerasan”, bagaimana pengaturan usia, atau bagaimana pengawasan online dijalankan—semua itu perlu skema teknis yang jelas.

Implikasi Ke Depan

Pemerintah bisa meluncurkan aturan/kebijakan nasional terkait rating game, pembatasan jam bermain anak, atau persyaratan izin untuk game dengan konten kekerasan.

Industri game di Indonesia — termasuk pengembang lokal dan platform distribusi — kemungkinan harus menyesuaikan dengan kebijakan baru seperti sistem rating konten yang lebih ketat, perlindungan pemain muda, atau pembatasan jenis konten tertentu.

Sekolah dan orang tua mungkin akan mendapatkan panduan resmi atau program literasi digital baru,

sebagai bagian dari upaya nasional untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif media daring.

Komisi-legislatif akan ikut mengawasi proses regulasi ini agar seimbang antara perlindungan generasi muda dan kebebasan kreativitas digital.

Wacana yang diajukan Presiden Prabowo tentang pembatasan game online menandakan bahwa isu game tidak lagi dilihat sekadar sebagai hiburan, tetapi sebagai bagian dari tantangan sosial dan pendidikan. DPR menyambut baik tetapi juga mengingatkan bahwa regulasi sendiri tidak cukup tanpa edukasi, pengawasan, dan kolaborasi multipihak.